Dikepung Gempa tapi Anggaran Mitigasi Dipangkas
LatestNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan wejangan efisiensi anggaran agar kas negara mampu digunakan untuk program yang lebih berdampak segera pada masyarakat. Dia menyebut di dalam perihal ini, Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan. Sayangnya anggaran antisipasi dan mitigasi bencana tidak juga di dalam program berdampak pada masyarakat, seperti yang dimaksud.
Karena perihal itu, BMKG masuk di dalam daftar Kementerian dan lembaga yang wajib diefisienkan hingga 50 persen. Total pagu indikatif APBN 2025 hasil efisiensi yang disahkan untuk BMKG adalah senilai Rp1,403 triliun berasal dari sebelumnya senilai Rp2,826 triliun.
Penurunan anggaran yang menyentuh angka lebih berasal dari 50 % ini diakui oleh BMKG akan memengaruhi kesibukan mitigasi bencana serta persoalan ketahanan iklim. Termasuk pemeliharaan alat-alat deteksi bencana yang hingga selagi ini banyak yang rusak.
BMKG menilai efisiensi anggaran ini berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam mati gara-gara kekuatan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71 persen. Sehingga, observasi dan kekuatan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, mutu udara, gempabumi, dan tsunami juga terganggu.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin mengatakan hingga selagi ini saja, nyaris 600 alat sensor untuk pemantauan gempa bumi dan juga tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan salah satu Aloptama yang dimiliki oleh BMKG dan mayoritas kondisinya selagi ini sudah melampaui umur kelayakan.
“Ketepatan akurasi Info cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami menurun berasal dari 90 % menjadi 60 % dan kecepatan Info peringatan dini tsunami berasal dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan Info gempabumi dan tsunami menurun 70 persen,” kata dia.
Tak cuma itu, BMKG bahkan mengatakan, keselamatan transportasi udara akan terancam bersama ada pemotongan anggaran pemeliharaan alat ini. Menurut Muslihhuddin, kajian mengenai dinamika iklim dan tektonik jangka menengah dan panjang di Indonesia susah terlaksana, modernisasi proses dan peralatan operasional BMKG yang terhenti juga keselamatan transportasi udara yang perlu akurasi 100 % tidak terwujud, dan keselamatan transportasi laut terganggu.
Belum ulang ancaman tersendatnya pertolongan fasilitas untuk ketahanan pangan, energi, air menjadi terganggu, pertolongan fasilitas untuk pembangunan berketahanan iklim dan bencana.
“Peran BMKG sebagai penyedia peringatan dini tsunami di Samudera Hindia dan ASEAN terganggu,” kata dia.
Mitigasi Bencana Tak Bisa Diabaikan
BMKG pun menegaskan, mitigasi ancaman bencana Geo-Hidrometeorologi di Indonesia menjadi perihal penting dan tidak mampu diabaikan gara-gara menyangkut keselamatan penduduk luas.
Sadar akan pentingnya mitigasi bencana ini, bersama menyimak segi ketahanan negara dan keselamatan penduduk Indonesia berasal dari ancaman bencana yang setiap waktu mampu terjadi, BMKG mengajukan keinginan dispensasi anggaran.
“Oleh gara-gara itu wajib ada pertolongan yang berfungsi secara maksimal di dalam membangun penduduk yang tahan bencana,” kata dia.
Ancaman gempa yang mampu singgah setiap waktu ini sudah pasti wajib diakui penting oleh pemerintah. Posisi Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik utama yang konsisten bergerak, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik ini, sebabkan kesibukan seismik yang tinggi. Hal itu menjadkan Indonesia masuk di dalam kawasan rawan gempa bumi dan tsunami.
Selain itu, Indonesia juga juga di dalam Cincin Api Pasifik (Ring of Fire), yaitu jalan gunung berapi aktif yang juga menjadi penyebab seringnya berlangsung gempa.
Kondisi ini selayaknya menjadi pertimbangan pemerintah, bahwa anggaran mitigasi bencana di kementerian lembaga seperti BMKG dan BNPB juga serupa pentingnya bersama makan bergizi gratis atau cek kesehatan gratis yang sedang digeber pemerintah.
Pakar Kebencanaan berasal dari Universitas Hasanuddin, Adi Maulana menilai Kebijakan memtong anggaran BMKG hingga 50 % akan membawa dampak besar pada program pengurangan risiko bencana di Indonesia.
Dia mengatakan, sebagai negara yang terletak di pertemuan tiga lempeng besar dunia, Indonesia punya tingkat kerawanan bencana geologi yang terlalu tinggi. “Hampir kurang lebih 60 % wilayah Indonesia merupakan wilayah rentan gempa bumi bersama tingkat sedang hingga tinggi,” ujar Adi selagi dihubungi Liputan6.com, Selasa (11/2/2025).
Ancaman Jutaan Nyawa Masyarakat
Interaksi antar lempeng selanjutnya juga membuahkan lebih berasal dari 120 gunung api aktif, yang mencakup sepertiga berasal dari jumlah gunung api di dunia. Selain itu, terkandung 16 zona megathrust, wilayah tunjaman lempeng yang berpotensi membuahkan gempa besar dan tsunami.
Kondisi ini kata Adi, menuntut upaya mitigasi bencana yang terstruktur, khususnya di dalam pengembangan proses peringatan dini yang perlu peralatan modern.
“Menghadapi bencana tidak cukup lebih serupa bersama hadapi perang, di mana kita tidak dulu jelas kapan musuh akan menyerang, tapi potensi ancamannya nyata tiap-tiap saat,” jadi Adi Maulana.
Adi menambahkan, salah satu keperluan mendesak adalah pemasangan alat pendeteksi tsunami di zona-zona megathrust.
“Alat ini terlalu penting untuk menambahkan peringatan dini sebelum akan gelombang tsunami hingga ke daratan. Selain itu, alat pendeteksi letusan gunung api diperlukan untuk mengukur tingkat erupsi, serta alat deteksi gempa yang berperan di dalam asumsi mitigasi area rawan gempa,”
Menurutnya, di dalam hadapi bencana yang mampu berlangsung kapan saja, peran proses mitigasi dan peringatan dini terlalu krusial.
Dia menekankan, pengurangan anggaran untuk lembaga-lembaga yang bertanggung jawab di dalam deteksi dan mitigasi bencana mampu berakibat fatal bagi keselamatan penduduk luas.
“Diperlukan langkah-langkah strategis agar kebijakan efisiensi tidak mengorbankan segi mitigasi bencana yang penting bagi ketahanan nasional,” kata dia.