Kompensasi Energi untuk Kelompok Mampu Harus Dihentikan

LatestNews – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Said Abdullah, meyakinkan perlunya penghapusan kompensasi kekuatan untuk group penduduk mampu.

Menurut Said, anggaran kompensasi yang meraih hampir Rp150 triliun harusnya sanggup dialihkan ke subsidi kekuatan yang lebih tepat sasaran, utamanya untuk penduduk kecil dan sektor produktif.

“Kompensasi untuk group atas harusnya sudah ditiadakan. Nilainya hampir Rp150 triliun,” tegas Said dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (14/7/2025).

“Harusnya ini diarahkan ke subsidi, namun subsidi yang tepat sasaran,” imbuhnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai selama ini perlindungan kompensasi justru dinikmati group mampu, terutama dalam mengonsumsi BBM dan listrik. Ia mendorong pemerintah melakukan perbaikan skema subsidi supaya lebih berkeadilan.

Lebih lanjut, Said juga menyinggung soal posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang aktif dalam memelihara perdamaian dunia. Karena itu, menurutnya, anggaran pertahanan juga perlu ditingkatkan supaya Indonesia sanggup berkontribusi lebih besar dalam memelihara stabilitas kawasan.

“Kita ini negara non-blok, tidak ke Barat atau ke Timur. Tapi kami aktif memelihara perdamaian dunia. Seharusnya pertahanan negara kami lebih kuat dari negara lain,” ujar Said.

Peningkatan Produktivitas

Rapat Panja Banggar berikut mengupas proyeksi anggaran dalam RAPBN 2026, juga arah kebijakan subsidi dan kompensasi energi, serta penguatan sektor strategis seperti pertahanan dan ketahanan kekuatan nasional.

Sejumlah prioritas dibahas, menjadi dari peningkatan produktivitas dan stabilitas harga pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, sampai kemandirian kekuatan nasional melalui percepatan pengembangan biodiesel.

Selain itu, program perlindungan sosial juga diperluas, tidak benar satunya bersama menambahkan kuantitas penerima kegunaan program MBG jadi 82,9 juta orang.

Tak cuma itu, pembahasan juga menyentuh isu pemerataan sarana kesehatan berkualitas, serta penguatan peran desa, UMKM, dan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat.