Pelantikan 481 Pasangan Kepala Daerah Terpilih
LatestNews – Presiden RI Prabowo Subianto dapat melantik ratusan kepala daerah pada Kamis 20 Februari 2025. Pelantikan dapat berjalan di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menjelaskan, dalam knowledge base Kementerian Dalam Negeri, keseluruhan ada 481 pasangan kepala daerah yang dapat dilantik oleh Presiden Prabowo. Totalnya ada 961 kepala daerah, termasuk wakilnya, yang dilantik.
Pelantikan kepala daerah dapat di awali pada pukul 10.00 WIB. Setelah merintis pengarahan dan pelantikan, para kepala daerah dapat mengikuti pembekalan di Akmil pada 21-28 Februari 2025.
Bima menyebut bahwa sebanyak 503 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dapat merintis pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
“Jumlahnya turut di Magelang itu 503, lebih banyak berasal dari yang dilantik karena sisanya berasal dari Aceh, telah dilantik duluan,” beber Bima Arya.
Bima memastikan, bagi lebih dari satu calon kepala daerah yang tetap bersengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) dipastikan dapat ada pembekalan atau retret lagi. Namun kapan dan berapa kuantitas pastinya, Kemendagri tetap menanti sistem persidangan di MK.
“Kita belum mampu Info berasal dari MK, kami tetap menunggu. Tentu jumlahnya nantinya pilih metodenya dan termasuk lokasinya,” Bima menandasi.
Kerja Ngebut untuk Masyarakat
Pengamat Politik Citra Institute, Efriza, menyebutkan harapan utama penduduk kepada para Kepala Daerah yang dapat dilantik adalah kesejahteraan.
Umumnya di tiap tiap daerah, kata dia, harapan penduduk pada kepala daerahnya adalah empat perihal yaitu suasana ekonomi penduduk jadi lebih baik, infrastruktur berupa akses jalan dan perbaikan jalan banyak diwujudkan, selanjutnya kebugaran menolong biaya penduduk waktu sakit karena kian mahal dan tak seutuhnya tercover BPJS, dan terakhir, biaya pendidikan yang murah.
Keempat perihal ini, lanjutnya, termasuk jadi visi misi yang disampaikan oleh semua kepala daerah, yang nantinya kudu diwujudkan dalam program kerjanya.
“Jadi, kepala daerah yang telah terpilih dan dapat dilantik kudu mewujudkan bersama dengan cepat visi-misinya jadi program kerja, supaya mampu dirasakan segera oleh masyarakat, supaya kepuasan penduduk tinggi pada dirinya,” kata Efriza kepada Liputan6.com, Selasa (18/2/2025).
Ia menambahkan, penduduk termasuk meminta kepala daerah itu turut mensukseskan kepentingan pusat berupa program prioritas berasal dari pemerintah pusat, dan terakhir, penduduk di semua daerah tak ingin melihat kepala daerahnya masuk ‘hotel prodeo’ karena masalah korupsi.
Efriza meyakini, Kepala Daerah terpilih waktu ini tak ingin resistensi dalam interaksi pusat bersama dengan daerah. Oleh karena itu, program prioritas berasal dari pusat, utamanya yang didorong oleh Presiden Prabowo dapat ditunaikan oleh kepala daerah, layaknya program makan bergizi gratis.
“Upaya menahan resistensi termasuk ditunaikan oleh pemerintah pusat bersama dengan mengupayakan ada retreat pada semua kepala daerah. Ini menunjukan Prabowo memahami kerja berasal dari sistem ketatanegaraan sebagai negara Kesatuan. Sehingga dipercayai meski berbeda partai karena tidak diusung oleh Gerindra, namun kepala daerah tidak dapat lakukan tindakan pembangkangan pada pusat.”
“Hanya terlalu mungkin program efisiensi anggaran saja sedikit berpolemik antar kepala daerah bersama dengan pemerintah pusat, namun secara keseluruhan tidak dapat mengakibatkan kegaduhan politik yang berkelanjutan karena KIM Plus banyak memenangkan Pilkada kemarin di semua daerah. Di samping itu, kepala daerah termasuk memahami bahwa mereka dapat lebih tekankan untuk mampu segera mewujudkan program kerja dan bersinergi bersama dengan pemerintah pusat.”
Tantangannya, kata dia, adalah kepala daerah itu disaat telah dilantik, mereka baru memahami pada apa yang disampaikan pasangan itu sebagai visi-misi bersama dengan kenyataan di lapangannya yang berbeda jauh.
“Bisa jadi mereka hadapi dilema untuk mewujudkan program kerjanya bersama dengan cepat, berhadapan bersama dengan suasana keuangan daerahnya yang mampu jadi tidak cocok perkiraannya.”
Tantangan kedua adalah akselerasi kerja. kepala daerah ini kudu mengomandoi bersama dengan cepat sistem adaptasi, selanjutnya pemahaman dapat visi-misinya yang diturunkan dalam program kerja pada para pembantunya. ini membuktikan keserasian dan kecepatan menggerakkan program kerja jadi tantangannya.
Ketiga, tantangan kepala daerah secara internal adalah ia hadapi fakta dapat mengimbuhkan kompensasi berupa posisi jabatan kepada tim suksesnya, ini dapat menghadirkan fakta bagaimana kepala daerah meramu penempatan tim suksesnya tanpa berjalan polemik di masyarakat.
“Keempat, tantangannya adalah menggerakkan program kerja dan meningkatkan penghasilan di daerahnya, and karakter kepemimpinan dan kerjasamanya bersama dengan wakil kepala daerah layaknya keluar mampu bekerjasama atau malah menghadirkan konflik,” ucapnya.
Tantangan Implementasikan Program Pusat
Peneliti Senior Populi Center Usep Saepul Ahyar menyebutkan para kepala daerah kudu memahami masalah di daerah masing-masing, lantas lantas mengerjakan kepentingan rakyat. Jadi kudu memahami problematika yang ada. Dengan keterbatasan-keterbatasan itu lantas lantas dia kudu selesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Dan yang kudu dibangun adalah leadership.
“Jangan hanya jadi pemimpin saja, pejabat menjabat, namun tidak miliki karakteristik leadership. Leadership itu menurut saya bukan hanya sebatas dia menjabat lantas mengerjakan apa. Tapi kudu memahami masalah lantas lantas memiliki rencana bersama dengan baik, lakukan bersama dengan baik. Nah bahkan tantangannya besar di sedang keterbatasan-keterbatasan karena anggaran ke daerah termasuk dipotong. Menurut saya di samping kudu mengerjakan permohonan rakyat, problematika di daerahnya lantas lantas termasuk kudu mencari sumber penghasilan lain, tak sekedar berasal dari transfer daerah ke daerah itu,” kata Usep kepada Liputan6.com, Selasa (18/2/2025).
Ia menambahkan, tantangan utama kepala daerah adalah mengimplementasikan program pemerintah pusat. Di sisi lain, tiap-tiap daerah miliki problematika khusus.
“Makanya kepala daerah kudu pintar-pintar melihat progam nasional sebagai impuls untuk selesaikan program di daerah. Misalnya kayak program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), mampu jadi sebagai impuls jika masalah pangan di daerah itu. Itu selesaikan masalah pangan juga, pengangguran.”
Jadi tantangannya, lanjut dia, bagaimana menghubungkan pada program program prioritas Prabowo bersama dengan penyelesaian masalah khusus di daerah itu.
“Tapi jikalau tidak mampu menghubungkan bersama dengan masalah di daerah saya kira agak kesusahan juga, agak kesusahan termasuk nanti terpisah. Ini hanya sebatas menggerakkan atau selesaikan implementasi besar, namun tidak dalam konteks kedaerahan,” ucapnya.
Percepat Sinkronisasi Kebijakan Pusat-Pemerintah
Pengamat politik dan kebijakan Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin menilai pelantikan serentak kepala daerah terpilih yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh presiden jadi bagian percepatan sinkronisasi kebijakan.
“Pelantikan serentak ini termasuk mampu dicermati sebagai bagian berasal dari usaha untuk mempercepat sinkronisasi program pada pemerintah pusat dan daerah,” kata Andhyka layaknya dilansir Antara.
Menurut dia, melalui langkah itu para kepala daerah, dalam perihal ini gubernur ataupun bupati dan wali kota mampu beroleh segera saran berasal dari presiden mengenai usaha yang kudu dilakukan, supaya program pemerintah pusat mampu terimplementasikan secara efektif di tiap-tiap wilayah.
“Hal ini mutlak supaya kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat mampu diimplementasikan bersama dengan efektif di tingkat daerah,” ujarnya.
Dia termasuk meminta waktu pelantikan itu nantinya pemerintah pusat termasuk mengimbuhkan pelatihan dan sosialisasi secara khusus kepada para kepala daerah terpilih, supaya mampu memahami bersama dengan baik mengenai teknis pelaksanaan kebijakan.
“Tantangan selamanya ada, lebih-lebih jikalau kepala daerah yang terpilih belum seutuhnya memahami program-program yang ada,” ucapnya.
Selain itu, pelantikan serentak ini termasuk dapat membuktikan legitimasi dan pemeriksaan presiden kepada pemerintah daerah atau dalam artian, kepala negara memperkuat otoritasnya di dalam sistem politik dan pemerintahan.
“Dalam konteks demokrasi, mutlak untuk menjaga keseimbangan pada kekuasaan pusat dan daerah,” ucap dia.