APBN Harus Ketat Di Awasi BPK Agar Tidak Bocor
LatestNews, Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih ketat dalam mengawasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Insyaallah pasti, ya BPK itu yang penting, BPK andalan kita, ke depan BPK mesti lebih ketat mengawasi. Kita tidak idamkan ada kebocoran,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024).
Dia tekankan APBN merupakan duit rakyat yang mesti dipertanggungjawabkan. Prabowo mengatakan tiap tiap rupiah yang digunakan pemerintah haeus berfaedah untuk bangsa dan rakyat.
“Kita tidak idamkan duit rakyat tidak mampu dipertanggungjawabkan. Tiap rupiah mesti kami amankan, kami yakinkan berfaedah untuk bangsa dan rakyat,” ujar Prabowo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meyakini pemerintahan Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto akan memberikan perhatian betul-betul pada himbauan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Jokowi tekankan duit rakyat mampu dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Pemerintahan sementara ini dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan, akan tetap memberikan perhatian betul-betul pada tiap tiap himbauan BPK,” kata Jokowi sementara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).
“Agar duit rakyat mampu dimanfaatkan dengan baik dan juga dikelola secara transparan dan akuntabel,” sambungnya.
Dia berharap para menteri, kepala instansi negara, dan kepala area langsung menindaklanjuti himbauan dari kontrol BPK. Hal ini agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD.
“Saya minta kepada para menteri, kepala instansi dan kepala area agar langsung menindaklanjutinya dan merampungkan rekomendasi-rekomendasi dari kontrol BPK,” jelasnya.
“Agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kami makin lama hari makin lama th. makin lama baik,” imbuh Jokowi.
BPK Beri Predikat WTP ke LKPP 2023, Jokowi: Ini Bukan Prestasi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang udah memberikan predikat lumrah tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023. Jokowi menjelaskan hal selanjutnya bukanlah sebuah prestasi, tapi kewajiban pemerintah dalam mengelola APBN.
“Sudah kerap saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tapi WTP adalah kewajiban kami semuanya. Kewajiban manfaatkan APBN secara baik,” kata Jokowi dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).
Dia tekankan APBN merupakan duit rakyat dan negara yang mesti dikelola dengan baik oleh kementerian/lembaga. Untuk itu, Jokowi menyebut kementerian/lembaga mesti jadi bahwa APBN yang digunakan diperiksa dan diaudit oleh BPK.
“Jadi sekali lagi, kewajiban manfaatkan APBN dan APBD secara baik. Dan juga kewajiban mobilisasi APBN dan APBD secara baik dan juga kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” jelasnya.
Gejolak Geopolitik
Jokowi juga mengingatkan bahwa dunia menghadapi keadaan geopolitik yang bergejolak, perang dagang, dan perubahan iklim. Tak cuma itu, ekonomi world juga tumbuh melambat.
“Geopolitik, perang dagang dan juga perubahan iklim yang makin lama nyata kami lihat, pertumbuhan ekonomi world juga melambat. Tahun ini diperkirakan cuma 3,2 % dan lebih-lebih krisis ekonomi melanda sebagian kawasan,” tutur Jokowi.
Namun, Jokowi bersyukur keadaan ekonomi dan politik Indonesia tetap stablil. Bahkan, ekonomi nasional tumbuh 5,11 % di kuartal I th. 2024 dan inflasi tetap terjaga.
“Karena BI dan Kementerian Dalam Negeri tiap tiap hari Senin tetap berjumpa dengan para kepala area untuk memelihara inflasi di tiap tiap daerah. Dan juga pelaksanaan Pemilu yang juga berlangsung dengan baik. Ini seluruh adalah modal dasar kami dalam membangun negara ini,” ujar dia.
Di sisi lain, Jokowi menututkan bahwa sementara ini pemerintah tengah berada pada masa transisi ke pemerintahan Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto. Dia berharap BPK untuk menunjang peralihan pemerintahan dengan baik.
“Saya yakin pemerintahan sementara ini dan Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan akan tetap memberikan perhatian betul-betul pada himbauan BPK agar duit rakyat dimanfaatkan dengan baik dan dikelola transparan dan akuntabel,” pungkas Jokowi.