DPR Minta Pemerintah Cabut Izin Travel Haji Nakal

LatestNews – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menghendaki Pemerintah menindak tegas travel-travel nakal yang tetap memberangkatkan jamaah haji secara ilegal. Menurutnya, pemerintah perlu mencabut izin travel membandel tersebut.

“Kita di Indonesia juga melakukan penegasan, travel-travel yang nakal itu perlu dikasih sanksi yang tegas, andaikata perlu dicabut izinnya,” kata Wachid di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Selasa (29/4/2025).

Komisi VIII juga menyoroti tetap banyak temuan masalah jamaah calon haji yang memakai visa kerja dan kelanjutannya dicegah di bandara.

Sebelumnya. Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menyebut, Pemerintah Arab Saudi tekah memperingatkan sehingga masyarakat Indonesia untuk tidak memakai visa tak hanya visa haji saat musum haji.

“Mereka menghendaki Indonesia ikut menyampaikan awareness atau kesadaran kepada masyarakat berkenaan larangan pemanfaatan visa tak hanya visa haji,” kata dia.

Banyak Masyarakat Tertipu

Hilman mengatakan Arab Saudi menyampaikan banyak masalah berjalan dimana masyarakat tertipu oleh pihak-pihak yang menjanjikan keberangkatan haji dengan visa non-haji, padahal perihal itu dilarang keras oleh Pemerintah Arab Saudi.

Pemerintah Arab Saudi, kata Hilman, sedang mengupayakan menambahkan service paling baik terhadap musim haji tahun ini dengan menerapkan regulasi yang benar-benar ketat demi menjamin keamanan dan kenyamanan jamaah.

Maka berasal dari itu, lanjutnya, untuk menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap aturan tersebut, masyarakat diingatkan sehingga tidak terbujuk dengan tawaran haji tanpa antre.

Jangan Sampai Terjadi

“Mereka wanti-wanti betul, ini jangan hingga berjalan di tanah air. Karena itu untuk menunjukkan tingkat kepatuhan kita terhadap regulasi di tanah air dan di tanah suci, kita harapkan udah tidak tersedia kembali visa tak hanya visa haji,” kata Hilman.