LatestNews – Presiden Prabowo Subianto formal melantik Jenderal (Purn) Pol Badrodin Haiti sebagai bagian Komisi Percepatan Reformasi Polri, bersama-sama sembilan tokoh lainnya.

Pengangkatan Badrodin Haiti tertuang di dalam Keppres nomor 122/P tahun 2025.

Seperti dikutip berasal dari berbagai sumber, lahir di Jember pada 24 Juli 1958, Badrodin udah membuktikan prestasi luar biasa sejak menapaki Akpol 1982, di mana ia mendapatkan Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik.

Namanya lantas meroket mengikuti jejak karier.

Dia menapaki karir dari dari tingkat akar rumput hingga akhirnya mendapatkan posisi mulai Kapolsek, Kapolres, Kapolda di bermacam daerah Kabaharkam, Wakapolri, hingga pada akhirnya Kapolri antara 2015.

Di tiap-tiap posisi, Badrodin dikenal sebab kesederhanaan, integritas, dan ketegasannya.

Perjalanan Badrodin di pucuk kepemimpinan Polri sempat diuji saat dinamika kepemimpinan Polri sempat berguncang pada awal 2015, Badrodin ditunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Pelaksana Tugas Kapolri.

Dan antara 17 April 2015, ia resmi dilantik sebagai Kapolri definitif.

Kini, Badrodin kembali mengukir babak baru. Bukan sekadar pensiunan jenderal, dipercaya menduduki posisi sebagai anggota Komisi Reformasi Polri.

Komisi Reformasi Polri kudu Dengar nada Rakyat

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie berharap Komisi Reformasi Polri tak sebatas merumuskan kajian soal reformasi institusi Polri saja, namun termasuk mendengarkan aspirasi seluruh pihak. sebab seluruh masyarakat berharap polisi yang buat perlindungan melayani, dan mengayomi.

“Jadi bapak Presiden tadi memberi petunjuk sehingga tim ini juga terbuka untuk mendengar aspirasi berasal dari bermacam kalangan yang milik kepentingan ya. semua masyarakat kami milik kepentingan sebab polisi adalah milik rakyat, melayani rakyat, buat perlindungan rakyat, mengayomi rakyat,” menyadari Jimly.

“Karena itu ayah Presiden mengarahkan agar tim ini bukan merumuskan sendiri, kami terhitung mendengar (aspirasi),” sambungnya.

Jimly pun mempersilahkan tokoh masyarakat tokoh bangsa, hingga aktivis untuk mengemukakan usulan terkait reformasi Polri. bahkan dia merencanakan membuat forum khusus untuk mendiskusikan reformasi yang dibutuhkan di institusi Polri.

“Kami bersikap terbuka untuk mendengarkan, kalau nanti enggak dapat dibikin forum spesial ya paling tidak kami bakal rajin untuk mendengarkan di YouTube, tetapi ini nanti akan kami susun apa saja, siapa saja yang forum layaknya apa yang membutuhkan kami adakan. Insyaallah kita akan terbuka,” ujarnya.

Dia menyebut Prabowo amat responsif terhadap aspirasi rakyat berkaitan institusi kepolisian. Jimly menyebutkan komisi selanjutnya pun dibentuk atas aspirasi dan usulan penduduk usai terjadinya aksi unjuk rasa di sejumlah area sebagian pas lalu.

“(Presiden) termasuk mengemukakan tadi kepada kita bukan sebatas kepolisian kenyataannya yang perlu dievaluasi, seluruh kelembagaan yang kita bangun sehabis reformasi memerlukan dikaji. Nah, salah satunya adalah kepolisian sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang berasal dari masyarakat,” tuturnya.

Tujuan Pembentukan Komisi Reformasi Polri

Prabowo mengedepankan pentingnya reformasi institusi Polri untuk pembangunan bangsa Indonesia. khususnya kata dia, Polri merupakan keliru satu institusi yang terlampau vital dan kritis di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prabowo menyebut masyarakat Indonesia saat ini tetap banyak yang terlibat konflik kepentingan harta, ekonomi, agama, politik, sampai ideologi. dalam perihal ini, peran Polri diperlukan untuk merampungkan masalah masyarakat.

“Jadi, saudara-saudara, reformasi Polri aku kira bagian yang benar-benar urgent sangat penting dari pembangunan bangsa,” kata Prabowo.

Menurut dia, suatu bangsa dan negara kudu menjamin keselamatan dan membuat perlindungan warga negaranya. perihal tersebut mulai bagian sangat penting didalam supremasi hukum atau the rule of law.

“Bagian paling utama daripada the rule of law adalah penegakan hukum. Hukum boleh kami bikin selengkap kali saja tetapi seandainya penegakannya tidak baik, tidak adil, tidak barangkali macet hukum yang the rule of law itu dapat berjaya, bisa sukses,” tuturnya.

Prabowo menilai keberhasilan sebuah negara bergantung dari penerapan supremasi hukum. Dia menuturkan sebuah negara tak akan maju seandainya hukum tidak ditegakkan bersama dengan baik.

“Kita bisa membangun fisik, ekonomi, tetapi manakala hukum tidak dapat ditegakkan bersama baik dan seadil-adilnya, sulit untuk suatu negara menggapai titik yang tertinggi. Ini pelajaran daripada sejarah,” ujar Prabowo.