Jokowi Soroti Birokrasi Yang Masih Rumit
LatestNews, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti masih banyaknya prosedur birokrasi yang rumit di lapangan. Padahal, kata dia, pemerintah pas ini sudah jadi melaksanakan deregulasi dan birokratisasi untuk mempermudah proses perizinan.
“Walapun deregulasi sudah banyak dilakukan, meskipun birokratisasi sudah banyak dilakukan, tapi regulasi yang tidak sinkron masih kami temukan. Prosedur birokrasi yang rumit terhitung masih banyak dalam praktek di lapangan,” kata Jokowi dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).
Menurut dia, perihal selanjutnya ringan disalahkan dalam pengecekan dan menjadi sumber ketakutan aparat. Jokowi meminta sehingga regulasi yang ada disinkronkan dan prosesur disederhanakan sehingga pemerintah berlangsung efektif.
“Saya meminta reformasi struktural yang sudah berlangsung penting untuk terus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur,” tutur dia.
“Agar pemerintah berlangsung lebih efektif, sehingga pemerintah berlangsung lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur,” sambung Jokowi.
Dia mengemukakan bahwa Indonesia mesti bisa manfaatkan tiap tiap kesempatan yang ada sehingga bisa lebih maju dibandingkan negara-negara lain. Untuk mencapainya, Indonesia tidak boleh terbelenggu bersama prosedur yang rumit.
“Akuntabilitas dan fleksibilitas mesti ditunaikan secara seimbang. Tak boleh terbelenggu prosedur yang berorientasi proses, berani lebih fokus pada hasil. Fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya masyarakat, fokus capaian yang membawa kemajuan bangsa ini,” pungkas Jokowi.
Jokowi Minta BPK Dukung Transisi Pemerintahan Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan bahwa dirinya bakal purna tugas pada Oktober 2024 dan digantikan oleh Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto. Dia pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menopang transisi pemerintahan.
“Saat ini kami tengah berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024, nanti aku bakal digantikan oleh Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto,” kata Jokowi dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).
“Saya berharap bantuan BPK dan komponen bangsa untuk menopang peralihan pemerintahan bersama baik,” sambungnya.
Dia terhitung meminta BPK menopang perbaikan ekosistem pemerintah, akuntabel, fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil. Jokowi meyakini pemerintahan Prabowo bakal memberi tambahan perhatian tertentu pada saran BPK sehingga duit rakyat dikelola transparan dan akuntabel.
“Saya yakin pemerintahan pas ini dan pres terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan bakal selalu memberi tambahan perhatian benar-benar pada saran BPK sehingga duit rakyat dimanfaatkan bersama baik dan dikelola transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Selain itu, Jokowi meminta kementerian/lembaga menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi pengecekan BPK pada anggaran th. 2023. Hal ini sehingga pengelolaan APBN dan APBD kedepan jadi baik.
Beri Predikat WTP
Adapun BPK memberi tambahan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah th. 2023. Jokowi mengedepankan bahwa predikat WTP bukan sebuah prestasi, tapi kewajiban.
“WTP adalah kewajiban kami semuanya, kewajiban manfaatkan APBN secara baik. Ini duit rakyat, ini duit negara. kami mesti jadi tiap tiap th. ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” tutur Jokowi.
“Jadi sekali lagi, kewajiban manfaatkan APBN dan APBD secara baik. Dan terhitung kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” sambung dia.
