Prabowo-Gibran Ada Penambahan Kabinet Kementrian

LatestNews – Kabinet Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan akan mengalami penambahan jumlah kementerian, berasal dari mula-mula 34 menjadi 44. Rencana ini dapat dukungan oleh terdapatnya Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 berkenaan Kementerian Negara yang sangat mungkin perubahan tersebut.

Pada rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi DPR terhadap Senin, 9 September 2024, draf final RUU Kementerian Negara udah disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna. Jika revisi UU ini disahkan, presiden mendatang akan miliki wewenang untuk memastikan jumlah kementerian cocok kebutuhan pemerintahan.

Kabar berkenaan rencana Prabowo Subianto tingkatkan kursi kabinet menjadi 44 menteri ini pun lantas mendapat perhatian publik, lebih-lebih pengamat maupun elite politik. Sebab, rencana jumlah kementerian di pemerintahan mendatang akan menjadi yang terbanyak sejak masa Reformasi.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkap, penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap cuman simulasi. Sehingga, kata Dasco, penambahan jumlah kementerian menjadi 44 belum final.

“Nah sehingga jumlah itu tersedia yang bilang 44, tersedia yang bilang 42, tersedia yang bilang 40, Kita terhitung tetap lakukan simulasi,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Kendati demikian, Dasco belum mampu beri tambahan bocoran mengenai nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebab, susunan kabinet tengah disimulasikan, perubahan akan konsisten terjadi. Dia memprediksi nomenklatur kementerian Presiden dan para menteri Prabowo akan selesai H-7 atau H-5 pelantikan.

“Mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai bahwa penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran amat dimungkinkan, apalagi UU Kementerian Negara udah merevisi jumlah kementerian ditentukan presiden cocok kebutuhan.

“Karena nanti, berasal dari 34 (menteri), menjadi 44. Ya, mudah-mudahan, kawan-kawan kita, yang hari ini, Di DPR, berkesempatan untuk menjadi eksekutif,” ujar politikus yang akrab disapa Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024.

Berikut respons berasal dari sejumlah pihak mengenai kabar penambahan jumlah kementerian di kabinet Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka :

1. Respons Pengamat

Pengamat politik berasal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai wacana penambahan jumlah kementerian sebaiknya diarahkan untuk mempercepat akselerasi kinerja pemerintahan.

Menurutnya, target utama berasal dari penambahan kementerian mesti difokuskan terhadap peningkatan efektivitas kerja.

“Secara komitmen penambahan kementerian mesti diniatkan untuk percepat akselerasi kinerja, bukan untuk urusan yang lain,” ujar Adi Prayitno kala dihubungi ANTARA berasal dari Jakarta, Rabu pagi.

Adi menegaskan bahwa penambahan kementerian terhitung mesti mengakibatkan kinerja menteri tambah cepat untuk kemajuan bangsa. Hal ini sekaligus mempercepat realisasi di dalam mewujudkan visi dan misi pasangan Prabowo-Gibran.

“Jangankan menjadi 41, menjadi 100 kementerian pun tak persoalan asal cocok bersama kebutuhan untuk mempercepat mewujudkan visi dan misi Prabowo-Gibran,” jelasnya. Dilansir berasal dari Antara.

2. Respons Ketua MPR Bambang Soesatyo

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengaku udah mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan tersedia 44 kementerian.

Menurut dia, penambahan jumlah kementerian amat dimungkinkan, apalagi UU Kementerian Negara udah merevisi jumlah kementerian ditentukan presiden cocok kebutuhan.

“Maksudnya, dikarenakan nanti kebijakan kementerian, berasal dari (total) 34 (menteri) menjadi 44 (menteri),” kata Bamsoet, kala membuka Turnamen Bulu Tangkis Piala Pimpinan DPR dan MPR di GOR DPR, Senayan, Jakarta, Selasa malam 10 September 2024.

Dalam agenda tersebut, ikut dihadiri sejumlah anggota DPR, seperti Nusron Wahid, Aria Bima, dan Viva Yoga Mauladi, dan juga pejabat tinggi badan usaha milik negara (BUMN). Menurut rencana, para pimpinan DPR dan MPR akan ikut bertanding di dalam turnamen bulu tangkis yang digelar terhadap 10-12 September 2024 itu.

Saat memberi salam ke Nusron Wahid, Bamsoet pun berkelakar bahwa Nusron terhitung tidak benar satu kandidat menteri. Nusron digadang-gadang menjadi Menteri Ketenagakerjaan walau ingin sebagai Menteri Perhubungan.

Selain Nusron, Bamsoet pun mengenalkan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi sebagai tidak benar satu kandidat menteri. Tak hanya itu, Bamsoet apalagi menyebut PAN mendapat lima jatah menteri kabinet Prabowo-Gibran.

“Pembicaraan di banyak warung kopi, PAN mendapat kursi lima menteri. Jadi, tidak benar satunya adalah Mas Viva Yoga,” sadar Bamsoet.

Bamsoet meminta anggota DPR mampu mendapatkan peluang untuk berkarya di lembaga eksekutif. Dengan demikian, mereka mampu merasakan dikritisi sampai dimarahi para anggota DPR lainnya.

3. Respons Ketum Golkar Bahlil Lahadalia

Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku tidak mempermasalahkan kebijakan presiden terpilih Prabowo Subianto, yang akan tingkatkan jumlah kementerian berasal dari 34 lembaga menjadi 44 instansi.

Menurut Bahlil, kebijakan itu akan cocok bersama program pemerintah yang ingin lakukan percepatan. Tergantung tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan juga model berasal dari masing-masing pemimpinnya.

“Ya enggak apa-apa kecuali itu dianggap kebutuhan. Mau lakukan percepatan, enggak tersedia persoalan kok. Tinggal tupoksinya aja. Saya pikir itu masing-masing pemimpin miliki style yang berbeda,” ujar Bahlil usai Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Bahlil menegaskan, penambahan jumlah kementerian ini menjadi hak prerogatif Prabowo kala memimpin negara. Ia pun meminta publik untuk mempercayai putusan tersebut.

“Untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kecuali kita ini jangan melakukan tindakan atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, pak Prabowo,” ungkapnya.

“Mau berapa jumlahnya, kita lihat saja. Dan saya yakinkan bahwa tentu pak Prabowo akan memperhitungkan secara masak dan akan cocok bersama aturan perundang-undangan,” tegas Bahlil.

4. Respons Sekjen Gerindra Ahmad Muzani

Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, penambahan jumlah kementerian di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum final. Ia menyebut, jumlah 44 sampai 40 kementerian belum mampu dipastikan.

“Jadi begini, soal berapa jumlah sampai bersama saat ini tetap kita simulasikan. Bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi tugas-tugas kementerian di dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Menurutnya, jumlah tentu menteri kabinet baru mampu disampaikan ke publik satu minggu sebelum akan pelantikan presiden terhadap 20 Oktober 2024 mendatang.

“Ada yang bilang 44, tersedia yang bilang 42, tersedia yang bilang 40. Kita terhitung tetap lakukan simulasi, bisa saja nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 mungkin,” kata Dasco.

Meski demikian, Dasco menyebut calon menteri yang akan mendiami kabinet Prabowo akan lebih banyak berasal dari golongan profesional daripada partai politik.

“Tentunya terhitung lihat tempat dan orang yang tepat. Nah sehingga keberadaan orang-orang profesional itu terhitung lebih banyak kelihatannya daripada yang lantas berasal dari parpol,” pungkasnya.