Pramono Anung soal Polemik Tunjangan Rumah DPRD DKI
LatestNews – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat berbicara soal sorotan publik pada tunjangan tempat tinggal bagian Dewan Perwakilan Rakyat area (DPRD) DKI Jakarta yang nilainya capai Rp 70 juta per bulan.
Pramono meyakinkan kewenangan tentang besaran tunjangan itu berada di tangan DPRD. Dia menyebutkan dapat tunggu hasil pembahasan yang dilaksanakan bersama-sama dewan berkaitan aturan tersebut.
“Saya tunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (7/9/2025).
Pramono terhitung memberikan komunikasi bersama dengan DPRD DKI telah dilaksanakan namun dia belum menunjukkan penjelasan lebih jauh perihal dapat saja perubahan di dalam peraturan gubernur (Pergub) yang sesuaikan tunjangan tersebut.
“Terus terang saya telah berkomunikasi bersama dengan DPRD DKI,” ujarnya singkat.
Mahasiswa Desak Tunjangan anggota DPRD DKI Diturunkan
Mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa peduli Sosial Demokrasi kerjakan aksi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, berjalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
Aksi itu dilaksanakan untuk menuntut DPRD DKI Jakarta supaya mengecilkan besaran tunjangan perumahan para para pimpinan dan bagian dewan.
Perwakilan Aliansi Mahasiswa acuhkan Sosial Demokrasi, Muhammad Ihsan, mengatakan aksi itu dilakukan untuk menghendaki transparansi dan akuntabilitas berasal dari DPRD DKI Jakarta.
Merujuk keputusan Gubernur (Kepgub) no 415 th. 2022 berkenaan Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan bagian DPRD Provinsi Jakarta, angka tunjangan untuk para wakil rakyat di DPRD Jakarta lebih besar dibandingkan tunjangan perumahan untuk bagian DPR.
Tercatat, besaran tunjangan untuk pimpinan DPRD adalah Rp 78,8 juta termasuk pajak per bulan. tetapi tunjangan untuk bagian DPRD Rp 70,4 juta termasuk pajak per bulan.
“Itu membutuhkan dikaji lagi Menurut kami karena barangkali itu terlalu besar,” kata dia saat lakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Provinsi Jakarta, Kamis.
Tunjangan anggota DPRD DKI berlebihan di lagi tengah Ekonomi Sulit
Menurut dia, besaran tunjangan itu sangat berlebihan Mengingat, kala ini keadaan perekonomian penduduk tidak baik-baik saja. karena itu, dia menghendaki pemberian tunjangan itu kudu dikaji ulang.
“Kalau bisa dapat saja bukan dihapus, namun dikurangi,” ujar Ihsan.
Dia penambahan para mahasiswa juga menuntut DPRD DKI Jakarta agar menaikkan fungsi pengawasan dan lebih terima aspirasi dari berasal dari masyarakat hal itu digaungkan, lantaran banyak persoalan yang sedang dihadapi di Jakarta.
“Untuk faedah pengawasan sebab kita memirsa bau-bau yang tidak cukup enak antara BUMD di DKI Jakarta. lantas kita minta audit beberapa BUMD yang nampak dan isu-isu di medianya ini cukup banyak, yakni ada Dharma Jaya, Pasar Jaya, Food Station yang sebagian bulan lantas itu tertangkap dirutnya, dan PAM Jaya, serta Jakpro,” ujar dia.