Puan Maharani Soroti Kenaikan Harga Sembako
luisgonzalosegura.com – Harga-harga kebutuhan pokok konsisten melonjak menjelang Lebaran 2025. Lonjakan harga beras, minyak goreng, gula, dan telur berjalan di beraneka area layaknya Lebak, Banten dan Makassar.
Melihat keadaan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menghendaki pemerintah bergerak cepat mengendalikan harga bahan pokok. Stabilitas harga dan ketersediaan pangan, menurut Puan, benar-benar mutlak agar penduduk khususnya kelas menengah ke bawah tidak semakin terbebani.
“Harga sembako yang melonjak menjelang Lebaran harus langsung dikendalikan. Pemerintah harus bergerak cepat dan efektif untuk menstabilkan harga-harga bahan pokok agar rakyat tidak semakin terbebani,” kata Puan, Rabu (26/3/2025).
Berdasarkan penilaian Puan, kenaikan harga bukan hanya akibat meningkatnya permintaan, namun termasuk kurangnya pengawasan distribusi, tingginya biaya logistik, dan cuaca buruk. Oleh gara-gara itu, pemerintah memastikan pasokan selamanya lancar, mencegah penimbunan, dan menggencarkan operasi pasar murah agar harga selamanya terjangkau, khususnya di daerah-daerah yang mengalami lonjakan harga signifikan.
“Pastikan rakyat sanggup belanja kebutuhan pokok bersama dengan harga wajar. Operasi pasar harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh penduduk kecil, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Pemerintah Harus Hadir bersama dengan Solusi Nyata
Ia mendorong agar bantuan sosial layaknya Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) langsung disalurkan tanpa halangan birokrasi demi menunjang penduduk hadapi Lebaran.
“Jangan biarkan rakyat menanggung seluruh beban ini sendirian. Pemerintah harus hadir bersama dengan solusi nyata,” kata Puan.
Puan termasuk menyoroti melemahnya daya beli masyarakat, berkurangnya jumlah pemudik sampai menurunnya perputaran duwit selama Idul Fitri.
Data Kemenhub memprediksi jumlah pemudik 2025 ini turun 24 prosen dibanding tahun lalu. Sementara Kadin memperkirakan perputaran duwit Lebaran tahun ini hanya Rp137,97 triliun, lebih rendah berasal dari tahun sebelumnya Rp157,3 triliun.
“Keadaan ini harus direspons pemerintah agar tidak semakin banyak penduduk yang turun kasta ekonomi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Puan menyebutkan DPR bakal konsisten mengawal dan memastikan kebijakan pro rakyat benar-benar ditunaikan demi kesejahteraan rakyat.